"Geothermal Energy Good For Lampung"
KALIANDA – PT. Supreme Energy Rajabasa (SERB) terus berupaya menjadi perusahaan yang baik di Kabupaten Lampung Selatan. Meski sempat mendapat penolakan dari sebagian masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa 2x110 mega watt (MW) di Gunung Rajabasa, PT. SERB menegaskan akan berupaya memberikan pemahaman dan mengakomodasi aspirasi warga.
"Terus terang saya cukup surprise dengan adanya sekelompok masyarakat yang menolak kehadiran kami. Sebab, sejak 2008 lalu kami intens melakukan sosialisasi baik secara formal maupun non formal dan mendapat dukungan yang positif. Tapi kami akan terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa geotermal atau panas bumi adalah energi yang ramah lingkungan," kata President Komisioner dan Pendiri PT.SERB Supramu Santosa didampingi President & CEO Triharyo Indrawan Soesilo dan VP. Relations & SHE Prijandaru Effendi kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Jum'at (21/6).
Supramu mengungkapkan, saat ini kondisi energi di Indonesia di dunia sudah memasuki fase yang krisis. Sebab, dunia saat ini masih mengandalkan energi yang bersumber dari fosil yaitu minyak dan gas. Sementara, optimalisasi panas bumi di dunia bahkan di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan.
"Kita semua tahu, solusi dari krisis energi saat ini adalah panas bumi. Sebab, panas bumi merupakan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan Indonesia memiliki ," kata Supramu.
Seperti yang juga dikutip dalam halaman resmi Kementerian ESDM., Jero Wacik (Menteri ESDM) pada awal bulan Juni ini menyampaikan bahwa:
“Karena kalimat itu sudah berlaku sekian puluh tahun, maka tentu saya sebagai Menteri yang baru merasa malu, 40 persen geothermal dunia ada di Indonesia namun yang baru dikembangkan 4 persen persen saja. Masa terus kalimatnya terus seperti itu, 40 persen geothermal dunia ada di Indonesia dan yang baru dikerjakan hanya 4 persen. Saya tidak mau di era pemerintahan sekarang kalimatnya hingga nanti 2014 masih seperti itu, dan nanti kabinet yang berikutnya sampai 2019 kalimatnya masih seperti itu juga. Karena itu, maka program 100 hari saya yaitu adalah mendorong geothermal,” ucapnya..
Supramu mengungkapkan, "Selama ini kan yang muncul ditengah-tengah masyarakat panas bumi itu merusak lingkungan lalu panas bumi itu akan seperti lumpur lapindo, namun itu informasi yang salah . Kami akan terus berupaya meluruskan ini sehingga kami mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wong LSM Green Peace yang notabennya LSM paling keras di dunia yang konsen terhadap lingkungan menyatakan panas bumi itu ramah lingkungan, kok kita bilang panas bumi merusak lingkungan," ungkap Supramu.
Supramu juga menjamin energi panas bumi akan membawa perubahan bagi masyarakat Lampung khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. "Pokoknya geotermal energy itu good for people, good for Lampung. Dengan adanya kegiatan pengusahaan geothermal di Lampung Selatan, makan akses jalan akan semakin baik, perekonomian akan tumbuh dan masyarakat yang akan diuntungkan," papar Supramu.
Saat ini, sambung Supramu, proyek pengembangan dan pembangunan PLTP Rajabasa terpaksa dihentikan karena ada penolakan dari masyarakat.
Sedianya, proyek yang masuk dalam program pemerintah yakni program percepatan 10,000 MW tahap kedua berdasarkan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 2010 itu diproyeksikan selesai tahun 2014. "Sekarang sudah 2013, jelas ini sangat terlambat sekali," ujar Supramu.
Supramu melanjutkan, PT. Supreme Energy merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki konsesi izin usaha pertambangan (IUP) aktif yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan eksplorasi panas bumi disejumlah wilayah dengan modal ratusan juta dollar.Diantaranya di Liki Pinangawan Muaralaboh- Sumatera Barat yang sudah melakukan 4 pemboran sumur eksplorasi dan Rantau Dedap- Sumatera Selatan sudah memulai kegiatan konstruksi sipil dan Rajabasa- Lampung Selatan.
"Karena itulah, mudah-mudahan dengan perjalanan studi banding yang dilakukan para tokoh adat, masyarakat, pemuda dan para kepala desa ini menjadi tonggak penolakan tidak ada lagi di Lampung Selatan sehingga pak Menhut segera menerbitkan izin," harap Supramu.
Kini mega proyek yang bernilai 800 juta dollar itu stagnan. Pihak SERB juga belum dapat memastikan kapan proyek akan kembali berjalan setelah dihentikan sementara sambil menunggu izin pinjam pakai lahan hutan lindung di Gunung Rajabasa.
Namun, jika Menhut RI Zulkifli Hasan menandatangani izin tersebut saat ini, Supramu memproyeksikan PLTP Rajabasa bisa beroperasi aktif pada tahun 2017 mendatang. (edw)