Oct 04

Bandarlampung (Antara) - Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN (Persero), Murtaqi Syamsudin, mengemukakan Provinsi Lampung saat ini sedang krisis listrik sehingga membutuhkan penambahan pembangkit-pembangkit listrik baru.

"Rasio elektrifikasi Lampung relatif masih rendah hanya 72 persen di bawah rata-rata nasional sebesar 78 persen karena itu masih banyak kantung-kantung atau pemukiman penduduk yang belum mendapatkan listrik," kata dia, Jumat.

Ia mengatakan, saat ini listrik di Provinsi Lampung masih dalam kondisi defisit sekitar 100-150 MegaWatt, maka untuk memenuhinya harus disuplai dari jalur utara yakni dari Baturaja menuju Kota Bumi, Lampung Utara.

Namun, jika transmisi dari jalur utara itu bermasalah maka akan berdampak pada pemadaman di wilayah Lampung karena PLTU Tarahan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh penduduk.

Ia mengatakan, saat ini mendapat impor listrik dari Baturaja sebesar 100 MegaWaat, namun itu kondisi sekarang, dan pertumbuhan elektrisasi nantinya masih terjadi dan industrialisasi di Lampung pasti tumbuh, artinya kalau rakyak makin makmur maka permintaan makin bertambah dan butuh kapasitas listrik lebih banyak lagi.

"Perkiraan kita Lampung itu bisa tumbuh 8 sampai 10 persen pertahun," kata dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, PLN berupaya keras untuk meningkatkan kapasitas litrik itu yakni dengan menambah pembangkit-pembangkit baru melalui tenaga listrik alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Selain itu, untuk mepercepat elektrifikasi di Lampung salah satu yang harus disiapkan pemerintah maupun PLN, yang pertama adalah menambah kapasitas pembangkit dan membangun infrastruktur tranrasmisi dan jaringan distribusi untuk untuk menjangkau daerah yang belum mendapatkan listrik.

Kemudian, selama ini jika terjadi pemadaman di Lampung masyarakat pasti berteriak akibat pemadaman jelas karena kapasitasnya kurang, kalau ada gangguan transmisi dari utara pasti padam, makanya solusinya adalah menambah pembangkit.

Seperti rencana pemadaman pada oktober karena PLTU Tarahan akan perbaikan besar, jika ada pembangkit tambahan maka akan dapat diminimalisasi, kata dia.

Menurut dia, pengadaan pembangkit-pembangkit baru itu sudah masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya pembangkit listrik berkapasitas 2x110 MegaWatt dari panas bumi di Gunung Rajabasa yang akan dikelola oleh PT Supreme Energy yang kemudian dibeli oleh PLN sebagai "over taker".

"Program itu menurut RUPTL seharusnya sudah selesai pada tahun 2017, untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah Lampung yang terinterkoneksi pada sistem kelistrikan Sumatera," ujar Murtaqi.

Selain itu, proyek PLTP Rajabasa itu merupakan Proyek Percepatan 10.000 MegaWatt tahap kedua, yang sebagian besar atau separuhnya itu merupakan proyek-proyek geotermal karena energi terbarukan dan sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan yang lain.

Ia juga mengingatkan, bahwa lampung itu merupakan daerah paling dekat dengan Pulau Jawa dan posisi PLTP Rajabasa wilayahnya sangat strategis bagi upaya industrialisasi atau memajukan industri dan membantu pertumbuhan ekonomi yang nantinya sangat penting untuk menyesejahterakan masyarakat dan upaya memajukan perekonomian di Lampung.

Murtaqi menyatakan, geothermal itu yang sangat bagus sekali, kehandalannya sangat tinggi hanya teknologi sederhana, ramah lingkungan, tidak ada emisisinya.

"Dimana-mana masyarakat dunia sangat senang dan mengharapkan geotermal ini, oleh karena itu geotermal ini mudah mendapatkan pendanaan, karena zero emision," kata dia pula.

Oleh karena itu, tambah dia, PLN ingin fokus penambahan kapasitas pembangkit yang saat ini benar-benar terhambat, jika masyarakat menolak proyek panas bumi maka masyarakat sendiri yang rugi karena jika proyek ini tidak terpenuhi pada 2017 seperti dalam RUPTL maka krisis listrik di Provinsi Lampung akan semakin parah.

Bisa saja PLN menambah pembangkit tenaga diesel baru tapi biayanya tiga kali lipat dari panas bumi dan nantinya masyarakat yang dirugikan karena disubsidi dari APBN.

Berdasarkan data dari PT PLN (Persero) Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Lampung sebanyak 1.471.887 pelanggan dengan perbandingan satu pelanggan rata-rata empat jiwa, daya tersambung sebesar 1.863 kVA, dan konsumsi listrik sebesar 254,4 GWh/bulan.

Jenis pelanggan terdiri atas Sosial Kecil 27.075, sosial besar 1.563, rumah tangga sangat kecil (450-900 VA) 1.286.944, rumah tangga kecil (1300-2200 VA) 110.373, rumah tangga besar 7.447, bisnis kecil 17.661, bisnis besar 13.661, bisnis sangat besar 66, industri kecil 8, industri menengah 252, industri besar 236, kantor pemerintah kecil 1.372, kantor pemerintah menengah 1.417, kantor pemerintah besar 11, lain-lain 3.821.