Christine Franciska

Kamis, 13 Desember 2012 | 21:01 WIB

SOLOK SELATAN--PT Supreme Energy Muara Laboh berencana membangun 4 sumur uji pada tahap eksplorasi dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Pada Kamis (13/12), perseroan telah melakukan uji coba perdana pada sumur ML-A1 di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Liki Pinangawan Muara Laboh di Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

Executive Managing Officer Supreme Energy Triharyo Indrawan Soesilo mengatakan pembangunan sumur eksplorasi dimaksudkan untu...

Indopos, 23 Juli 2012

Jakarta- Pemerintah mengajak seluruh kalangan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk menopang perekonomian rakyat.

”Indonesia memang memiliki sumber-sumber energi fosil, tetapi jumlah total cadangannya tidak melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga kebutuhan energi terutama minyak bumi untuk pembangunan nasional dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga Pemerintah terpaksa harus mengimpornya dari negara-negara lain untuk mencukupi kebutuhan tersebut,” ujar Susyanto , Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, saat perhelatan Energi ...

Penulis : Evy Rachmawati | Senin, 12 November 2012 | 18:15 WIB

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Ilustrasi: Sumber energi panas bumi (geothermal).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sepakat membeli tenaga listrik dari energi panas bumi kepada pihak PT Supreme Energy Rantau Dedap.

Pasokan listrik itu berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap berkapasitas 2 x 110 megawatt yang berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan, dan akan beroperasi secara komersial tahun 2017.

Penandatanganan PPA PLTU Rantau Dedap ini dilakukan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji den...

JAKARTA: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap, Sumatera Selatan direncanakan beroperasi komersial pada akhir 2017.

Kapasitas pembangkit panas bumi ini ditargetkan sekitar 2 x 110 Mega Watt (MW).

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan penandatangan Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT Supreme Energy Rantau Dedap, yakni konsorsium perusahaan yang beranggotakan PT Supreme Energy, GDF Suez, dan Marubeni Corporation.

Mereka berencana membangun PLTP Rantau Dedap dengan harga yang disepakati sekitar US$ 8,86 sen per kWh atau US$ 0,0886 per k...

A power purchase agreement has been signed for a geothermal power plant in southern Sumatra, helping to increase Indonesia’s source of alternative electricity production.

State-utility firm Perusahaan Listrik Negara signed the pact with Indonesia’s Supreme Energy, Japan’s Marubeni and France’s GDF Suez — three companies that will build the $2.2 billion facility. The plant will have two 110 megawatt generators.

Under the agreement, PLN will pay 8.86 cents per kilowatt hour to the consortium for 30 years, said PLN’s president director, Nur Pamudji on Monday.

He added the agreement was based on a...

Kardaya: Kita Terancam jadi Importir

Padang Ekspres • Jumat, 20/07/2012

Jakarta, Padek—Perkem­bangan eksploitasi panas bumi untuk sumber energi pem­bang­kit listrik di Indonesia dinilai lamban. Setelah 30 tahun sejak lapangan panas bumi Kamo­jang, Jawa Barat pertama kali dibuka, baru 1.200 MW dari potensi yang dimanfaatkan. Padahal, potenis diperkirakan 29.000 MW atau 40 persen dari potensi dunia.

”Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang memiliki potensi panas bumi. Tetapi ironisnya, baru sekitar 2 persen yang digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Sedangkan program p...

NURSEFFI DWI WAHYUNI & DUDI RAHMAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Asosiasi Panas Bumi Indonesia mengusulkan amendemen Undang-Un¬dang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi panas bumi yang berada di kawasan hutan konservasi dan taman nasional.

Luluk Sumiarso, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, mengatakan dalam UU tersebut pengembangan panas bumi dikategorikan sebagai aktivitas pertam¬bangan, sedangkan UU No¬mor 41 Tahun 1999 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan penggunaan kawasan konservasi hanya di...